Sebelum Viral, Taksi Hijau Sudah Lama Ditolak Warga Surabaya

CAPER.ID – Reaksi publik terhadap kehadiran Green SM atau taksi hijau ternyata bukan hal baru. Jauh sebelum ramai diperbincangkan di media sosial, layanan tersebut disebut sudah lebih dulu menuai penolakan dari sebagian warga Surabaya, Jawa Timur.

Perbincangan ini kembali mencuat setelah akun X @muharafiansyah pada Selasa, 28 April 2026, membagikan jejak digital pernyataan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang dinilai berkaitan dengan polemik tersebut.

Dalam unggahannya, akun itu menulis bahwa warga Surabaya sudah lebih dulu marah sejak 2025 karena Eri Cahyadi menyebut taksi hijau sebagai “transportasi massal”, usai menolak Trans Jatim masuk ke Kota Surabaya.

“Kalian marah sama green sm? Warga Surabaya udah marah duluan dari 2025 gara-gara Eri Cahyadi nyebut taksi ini sebagai ‘transportasi massal’ setelah menolak Trans Jatim masuk Kota Surabaya,” tulis akun tersebut.

Jejak digital yang dibagikan juga menampilkan pernyataan Eri Cahyadi pada Juli 2025. Saat itu, ia menyebut akan mendukung investor yang ingin menanamkan modal di sektor transportasi massal di Surabaya.

“Kalau dia investor mau investasi di Surabaya, saya pasti akan mendukung, kalau ada transportasi massal,” ujar Eri Cahyadi kala itu.

Namun, pada saat yang sama, Eri juga disebut menolak rencana Trans Jatim untuk masuk Surabaya, termasuk ke Terminal Joyoboyo di Koridor VII. Sikap itu kemudian memicu kritik dari sejumlah warga yang menilai kebijakan transportasi di kota tersebut tidak konsisten.

Alih-alih memperbanyak moda transportasi massal yang sudah ada, langkah membuka ruang bagi taksi hijau dinilai membuat sebagian warga geram. Warganet pun kembali mempertanyakan maksud pernyataan wali kota soal transportasi listrik itu.

“Dia paham kata ‘massal’ gak sih? Jangan-jangan dia mikir massal = banyak?” komentar akun @stellarandl***.

Sebelumnya, Green SM juga menjadi sorotan publik usai pernyataan pihak perusahaan setelah kecelakaan KRL dinilai tidak menunjukkan permintaan maaf maupun empati. Hal itu membuat ajakan boikot terhadap layanan tersebut semakin menguat di media sosial.